Rabu, 01 Februari 2012

Penduduk, Masyarakat dan Kebudayaan


Penduduk, Masyarakat dan kebudayaan

Pengertian Penduduk
Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus / kontinu. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:
• Orang yang tinggal di daerah tersebut
• Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.
Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal.

Pertambahan Penduduk di Indonesia
Penduduk dunia saat ini telah mencapai lebih dari 6 miliar, dimana di antara jumlah tersebut, 80 persen tinggal di negara-negara berkembang. Sementara itu, United Nations (2001) memproyeksikan bahwa penduduk perkotaan di negara-negara berkembang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,4 persen per tahun. Angka ini merupakan dua kali lipat angka pertumbuhan penduduk total negaranegara berkembang pada umumnya, yakni sekitar 1,2 persen. Meski penduduk perkotaan di negara-negara maju juga meningkat dengan
angka pertumbuhan yang lebih besar daripada angka pertumbuhan penduduk totalnya, dan juga angka urbanisasinya jauh lebih besar daripada negara-negara berkembang, pertumbuhan perkotaan di negaranegara berkembang tetap lebih cepat disertai dengan meningkatnya
penduduk perkotaan secara absolut. Sensus Penduduk 2000 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia telah mencapai lebih dari 85 juta jiwa, dengan laju kenaikan sebesar 4,40 persen per tahun selama kurun 1990-2000. Jumlah itu kira-kira hampir 42 persen dari total jumlah penduduk. Mengikuti kecenderungan tersebut, dewasa ini (2005) diperkirakan bahwa jumlah penduduk perkotaan telah melampaui 100 juta jiwa, dan kini hampir setengah jumlah penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini tentu saja berdampak sangat luas pada upaya perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah perkotaan. Meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan
dapat berarti bahwa penduduk berbondong-bondong pindah dari perdesaan ke perkotaan, atau dengan kata lain penduduk melakukan urbanisasi. Secara demografis sumber pertumbuhan penduduk perkotaan adalah pertambahan penduduk alamiah, yaitu jumlah orang yang lahir
dikurangi jumlah yang meninggal; migrasi penduduk khususnya dari wilayah perdesaan (rural) ke wilayah perkotaan (urban); serta reklasifikasi, yaitu perubahan status suatu desa (lokalitas), dari lokalitas rural menjadi lokalitas urban, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Sensus oleh Badan Pusat Statistik. Pertambahan penduduk alamiah berkontribusi sekitar sepertiga bagian sedangkan migrasi dan reklasifikasi memberikan andil dua per
tiga kepada kenaikan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia, dalam kurun 1990-1995. Dengan kata lain migrasi sesungguhnya masih merupakan faktor utama dalam penduduk perkotaan di Indonesia. Kegiatan industri dan jasa di kota-kota tersebut yang semakin berorientasi pada perekonomian global, telah mendorong perkembangan fisik dan sosial ekonomi kota, namun semakin memperlemah keterkaitannya (linkages) dengan ekonomi lokal, khususnya ekonomi perdesaan. Dampak yang paling nyata hanyalah meningkatnya permintaan tenaga kerja, yang pada gilirannya sangat memacu laju pergerakan
penduduk dari desa ke kota.

Pengertian masyarakat
Masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil ataubesar yang terikat oleh satuan, adat ritus atau hukum khas dalamhidup bersama.– J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalahkelompok manusia yang tersebar dan memiliki kebiasaan, tradisi,sikap dan perasaan persatuan yang sama– R. Linton seorang ahli antropologi mengemukakan bahwamasyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukuplama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapatmengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagaisatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.11– Sedangkan masyarakat dalam perspektif islam, Ada banyak katayang dipergunakan di dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan kepadamasyarakat atau kumpulan manusia, antara lain : Qawm, ummah,syu'ub dan qabail. Di samping itu Al-qur'an juga memperkenalkanmasyarakat dengan sifat-sifat tertentu seperti al-mala', al- mustakbirun, al-mustadh'afun dan lain-lain. Al-Qur'an banyaksekali berbicara tentang masyarakat, hal ini disebabkan karenafungsi utama kitab suci ini adalah mendorong lahirnya perubahanperubahanpositif di dalam masyarakat.
Karena itu tidak berlebihanjika dikatakan bahwa, "Al-Qur'an adalah kitab/buku pertama yangmemperkenalkan hukum-hukum kemasyarakatan ".Islam juga mengakui akan kelompok-kelompok manusia dansuku bangsa akibat pengaruh alam dan sosio-budaya. Dalam islamkonsep masyarakat disebut "Ummat (masyarakat Islam) yangmempunyai arti sangat luas tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan,kedudukan dan pangkat, kecuali agama. Perbedaan antara merekaadalah tidak terletak pada kemanusiaannya, akan tetapi pada tingkatketaqwaannya pada Tuhan ".Dalam perspektif islam setiap masyarakat pasti mempunyaiciri khas dalam pandangan hidupnya. Mereka melangkah berdasarkankesadaran tentang hal tersebut. Inilah yang melahirkan watak dankepribadian serta prilaku yang khas. Dalam hal ini, Al-Qur'anmenyatakan ; "Demikianlah, kami jadikan indah (di mata) setiap masyarakat perbuatan mereka"
Pengertian Kebudayaan
Kata kebudayaan berasal dari kata budh—> budhi—> budhaya dalam bahasa sansekerta yang berarti akal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan yang berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsure rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsure jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia (supartono, 2001; Prasetya, 1998)
Kebudayaan juga mengalami suatu perubahan, hal ini secara umum dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Proses perubahan kebudayaan dapat terjadi secara evolusi dan revolusi. Dalam perubahan kebudayaan tersebut diatas tidak jarang terjadi cultural lag, yaitu suatu keadaan masyarakat yang mengalami kesenjangan antara budaya material dengan budaya non material. Hal ini misalnya dapat dilihat dengan semakin jauhnya jarak antara kebudayaan ideal dengan kebudayaan real. Kesenjangan budaya yang berlarut-larut dapat menimbulkan berbagai masalah sosial atau kerawanan sosial, perilaku menyimpang, munculnya subculture dalam masyarakat (Horton, dan Hunt, 1991).
Sehubungan dengan hal itulah maka terus diupayakan adanya berbagai system pengendalian sosial, dengan nuansa sosiokultural atau kearifan local masyarakat setempat. Baik yang bersifat formal maupun nonformal, skala dan niskala (Mudana,2000). Hal itu terefleksikan dalam berbagai model manajemen konflik. Sehingga tujuan kehidupan masyarakat dapat diwujudkan.
Berikut ini adalah definisi dan pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli:
EDWARD T. HALL
Kebudayaan adalah komunikasi dan komunikasi adalah kebudayaan
IRIS VARNER & LINDA BEAMER
Kebudayaan adalah sebagai pandangan yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi, atau yang dipertukarkan oleh sekelompok orang
LARRY A. SAMOVAR & RICHARD E. PORTER
Kebudayaan dapat berarti simpanan akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas, dan objek material atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh sekelompok orang atau suatu generasi.
GUDKUNTS & KIM
Kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang dipertukarkan oleh sejumlah orang dalam sebuah kelompok yang besar
 LEVO - HENRIKSSON
Kebudayaan meliputi semua aspek kehidupan kita setiap hari, terutama pandangan hidup - apapun bentuknya - baik itu mitos maupun sistem nilai dalam masyarakat
ROOS
Kebudayaan merupakan sistem gaya hidup dan merupakan faktor utama bagi pembentukan gaya hidup
RENE CHAR
Kebudayaan adalah warisan kita yang diturunkan tanpa surat wasiat
IGNAS KLEDEN
Kebudayaan adalah nasib dan baru kemudian kita menanggungnya sebagai tugas
C.A VAN PEURSEN
Kebudayaan merupakan gejala manusiawi dari kegiatan berfikir (mitos, ideologi, dan ilmu), komunikasi (sistem masyarakat), kerja (ilmu alam dan teknologi), dan kegiatan-kegiatan lain yang lebih sederhana
GEERTZ
Kebudayaan adalah yang mengitari kita, yang menyerbu setiap aspek kehidupan. Budaya serentak konkret dan tersebar, dalam dan dangkal
 KARL MARX
Kebudayaan adalah teori anti kebudayaan
SELO SOEMARDJAN & SOELAIMAN SOEMARDI
Kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide yang ada dalam pikiran manusia dalam pengalaman sehari hari yang sifatnya abstrak
Keterkaitan antara penduduk, masyarakat dan kebudayaan
Jika kita lihat lebih spesifik antara ketiga ini memiliki hubungan yang menarik awalnya dimulai dari penduduk jika melebihi batasnya akan menjadi masyarakat. Dari masyarakat ini kita bisa mendapatkan banyak kreativitas yang natinya akan menjadi suatu BUDAYA. Jadi dapat kita simpulkan bahwa diantara ketiga ini memiliki hubungan yang amat erat sehingga dapat di katakan melengkapi satu sama lain.
Permasalahan antara ketiganya
Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.
Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.
Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam.
Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.
Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain :
1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll.
2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll.
3. Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
4. Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.
Menurut Koentjaraningrat bahwa setiap kebudayaan memiliki wujud dan unsur kebudayaan. Menurutnya kebudayaan itu terdiri dari tiga wujud yaitu :
1. wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia, atau sistem budaya.
2. wujud sebagai kompleks aktivitas atau system sosial.
3. wujud sebagai benda atau kebudayaan fisik.
Menurut C. Kluckhohn dinyatakan bahwa setiap kebudayaan memiliki tujuh unsur kebudayaan universal,yaitu :
1. Sistem religi dan upacara keagamaan merupakan produk manusia sebagai homo religius.
2. Sistem organisasi kemasyarakatan merupakan produk dari manusia sebagai homo socius.
3. Sistem pengetahuan merupakan produk manusia sebagai homo sapiens.
4. Sistem mata pencaharian hidup yang merupakan produk dari manusia sebagai homo economicus.
5. Sistem teknologi dan perlengkapan hidup manusia merupakan produk manusia sebagai homo faber.
6. Bahasa merupakan produk manusia sebagai homo languens.
7. Kesenian merupakan hasil dari manusia dalam keberadaannya sebagai homo esteticus.
Permasalahan Kualitas Penduduk dan Dampaknya terhadap Pembangunan
Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan adalah sebagai berikut:
Masalah tingkat pendidikan
Keadaan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang tingkat pendidikannya relatif lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara maju, demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk Indonesia.Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia disebabkan oleh:
  1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah rendah.
  2. Besarnya anak usia sekolah yang tidak seimbang dengan penyediaan sarana pendidikan.
  3. Pendapatan perkapita penduduk di Indonesia rendah.
Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan adalah:
  1. Rendahnya penguasaan teknologi maju, sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. Keadaan ini sungguh ironis, di mana keadaan jumlah penduduk Indonesia besar, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang sangat diperlukan dalam pembangunan.
  2. Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru. Hal ini nampak dengan ketidakmampuan masyarakat merawat hasil pembangunan secara benar, sehingga banyak fasilitas umum yang rusak karena ketidakmampuan masyarakat memperlakukan secara tepat. Kenyataan seperti ini apabila terus dibiarkan akan menghambat jalannya pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.
Usaha-usaha tersebut di antaranya:
  • Pencanangan wajib belajar 9 tahun.
  • Mengadakan proyek belajar jarak jauh seperti SMP Terbuka dan Universitas Terbuka.
  • Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain).
  • Meningkatkan mutu guru melalui penataran-penataran.
  • Menyempurnakan kurikulum sesuai perkembangan zaman.
  • Mencanangkan gerakan orang tua asuh.
  • Memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi.
Masalah kesehatan
Tingkat kesehatan suatu negara umumnya dilihat dari besar kecilnya angka kematian, karena kematian erat kaitannya dengan kualitas kesehatan.
Kualitas kesehatan yang rendah umumnya disebabkan:
  1. Kurangnya sarana dan pelayanan kesehatan.
  2. Kurangnya air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
  3. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan.
  4. Gizi yang rendah.
  5. Penyakit menular.
  6. Lingkungan yang tidak sehat (lingkungan kumuh).
Dampak rendahnya tingkat kesehatan terhadap pembangunan adalah terhambatnya pembangunan fisik karena perhatian tercurah pada perbaikan kesehatan yang lebih utama karena menyangkut jiwa manusia. Selain itu, jika tingkat kesehatan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan rendah, maka dalam melakukan apa pun khususnya pada saat bekerja, hasilnya pun akan tidak optimal.
Untuk menanggulangi masalah kesehatan ini, pemerintah mengambil beberapa tindakan untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, sehingga dapat mendukung lancarnya pelaksanaan pembangunan. Upaya-upaya tersebut di antarnya:
  1. Mengadakan perbaikan gizi masyarakat.
  2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
  3. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan.
  4. Membangun sarana-sarana kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain.
  5. Mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan.
  6. Mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan.
Masalah tingkat penghasilan/pendapatan
Tingkat penghasilan/pendapatan suatu negara biasanya diukur dari pendapatan per kapita, yaitu jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara.
Negara-negara berkembang umumnya mempunyai pendapatan per kapita rendah, hal ini disebabkan oleh:
  1. Pendidikan masyarakat rendah, tidak banyak tenaga ahli, dan lain-lain.
  2. Jumlah penduduk banyak.
  3. Besarnya angka ketergantungan.
Berdasarkan pendapatan per kapitanya, negara digolongkan menjadi 3, yaitu:
  1. Negara kaya, pendapatan per kapitanya > US$ 1.000.
  2. Negara sedang, pendapatan per kapitanya = US$ 300 – 1.00.
  3. Negara miskin, pendapatan per kapitanya < US$ 300.
Adapun dampak rendahnya tingkat pendapatan penduduk terhadap pembangunan adalah:
  1. Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang baik.
  2. Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas.
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (kesejahteraan masyarakat), sehingga dapat mendukung lancarnya pelaksanaan pembangunan pemerintah melakukan upaya dalam bentuk:
  1. Menekan laju pertumbuhan penduduk.
  2. Merangsang kemauan berwiraswasta.
  3. Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga/industrialisasi.
  4. Memperluas kesempatan kerja.
  5. Meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa.
Unsur-unsur Dinamika Penduduk
Piramida Penduduk
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang disebut piramida penduduk.

 Bentuk-bentuk Piramida Penduduk

Bentuk piramida penduduk dibadakan menjadi tiga macam yaitu :
1.
Bentuk Limas (Expansive), menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih banyak dari pada usia dewasa maupun tua, sehingga pertumbuhan penduduk sangat tinggi, contohnya: Indonesia, Filipina, Mesir, Nigeria, Brazil.
2.
Bentuk Granat (Stationer), menunjukkan jumlah usia muda hampir sama dengan usia dewasa, sehingga pertumbuhan penduduk kecil sekali, contohnya: Amerika Serikat, Belanda, Norwegia, Finlandia.
3.
Bentuk Batu Nisan (Constructive), menunjukkan jumlah penduduk usia tua lebih besar dari pada usia muda, jumlah penduduk mengalami penurunan, contohnya: negara-negara yang baru dilanda perang.

Negara-negara berkembang pada umumnya memiliki piramida penduduk berbentuk limas, sedangkan negara-negara maju umumnya berbentuk granat atau batu nisan. 

Ciri-ciri struktur penduduk pada tiap bentuk piramida :
1.
Piramida Penduduk Expansif memiliki ciri-ciri :
a. Sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda
b. Kelompok usia tua jumlahnya sedikit
c. Tingkat kelahiran bayi tinggi
d. Pertumbuhan penduduk tinggi

2.
Piramida Penduduk Stasioner memiliki ciri-ciri :
a. Penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama
b. Tingkat kelahiran rendah
c. Tingkat kematian rendah
d. Pertumbuhan penduduk mendekati nol atau lambat

3.
Piramida Penduduk Constructive memiliki ciri-ciri :
a. Sebagian besar penduduk berada kelompok usia dewasa atau tua
b. Jumlah penduduk usia muda sangat sedikit
c. Tingkat kelahiran lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian
d. Pertumbuhan penduduk terus berkurang

Norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu
norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan hukum.
Norma adalah ukuran atau pedoman perilaku manusia. Macam-macam norma terdiri
dari agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, kebiasaan dan hukum. Bentuknya ada
yang tertulis dan tidak tertulis. Sifatnya ada yang tegas dan kurang tegas. Yang bersifat
tegas ciri dari norma hukum. Yang kurang tegas ciri dari norma lainnya. Norma
hukum mengandung persyaratan tertentu yaitu mengatur tingkah laku, dibuat
pihak berwenang,
mewujudkan ketertiban dan keadilan, mengikat dan memaksa, ada sanksi dan
ditegakkan pejabat berwenang. Norma hukum memiliki arti penting untuk mencegah
 negara kekuasaan dan melindungi HAM. Adapun tujuan norma adalah untuk
menjamin keteraturan. Kongkretnya membentuk negara hukum dan menunjukkan
sikap positif dan proaktif. Untuk
menjamin keteraturan memang ada hambatannya, yaitu adanya mentalitas suka
menerabas dan banyak bicara tapi sedikit bertindak.

1.      Norma Agama
Norma agama adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu
agama. Norma ini bersifat mutlak dan mengharuskan ketaatan bagi para pemeluk
dan penganutnya. Yang taat akan diberikan keselamatan di akhirat, sedangkan
yang melanggar akan mendapat hukuman di akhirat. Agama bagi
masyarakat Indonesia mampu membentuk religius yang hidup penuh
kesenangan jasmani
dan rohani. Di Indonesia, agama terbagi atas 5 bagian yaitu agama Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

2.    Norma kesusilaan
Norma kesusilaan didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma
kesusilaan bersifat universal. Artinya, setiap orang di dunia ini memilikinya,
hanya bentuk dan perwujudannya saja yang berbeda. Misalnya, perilaku yang menyangkut nilai kemanusiaan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pengkhianatan, pada umumnya ditolak oleh setiap masyarakat di mana pun.

3.      Norma kesopanan
Norma kesopanan adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat seperti cara berpakaian, cara bersikap dalam pergaulan, dan berbicara. Norma ini bersifat relatif. Maksudnya, penerapannya berbeda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Misalnya, menentukan kategori pantas dalam berbusana antara tempat yang satu dengan yang lain terkadang berbeda. Demikian pula antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.
Contoh :
·        tidak memakai perhiasan dan pakaian yang mencolok ketika berkabung.
·        mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan pertolongan atau bantuan.
·        meminta maaf ketika berbuat salah atau membuat kesal orang lain.

4.      Norma kebiasaan
Norma kebiasaan merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Orang yang tidak melakukan norma ini biasanya dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya.
   Contoh     :
·        Kebiasaan melakukan “selametan” atau doa bagi anak yang baru dilahirkan.
·        Kegiatan mudik menjelang hari raya.

 5. Norma hukum
Norma hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat (negara). Sanksi norma hukum bersifat mengikat dan memaksa. Sanksi ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang memiliki  kedaulatan, yaitu negara.

   Contoh :
·        Tidak melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, membunuh, menipu.
·        Wajib membayar pajak.
·        Memberikan kesaksian di muka siding pengadilan.
Macam-Macam Pranata
Pranata sosial pada dasarnya adalah sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup bermasyarakat. Seperti yang telah dijelaskan di depan, pranata sosial di masyarakat mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi pranata tersebut terwujud dalam setiap macam pranata yang ada di masyarakat. Adapun macam-macam pranata sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain pranata keluarga, pranata agama, pranata ekonomi, pranata pendidikan, dan pranata politik.
a)      Pranata Keluarga
Pranata keluarga adalah bagian dari pranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pranata keluarga yang dialami dan diterapkannya sejak kecil. Bagi masyarakat, pranata keluarga berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat.
b)      Pranata Agama
1 ) Pengertian Agama
Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta mencakup pula tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antarmanusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, agama memiliki arti yang lebih luas, karena mencakup juga aliran kepercayaan (animisme atau dinamisme) yang sebenarnya berbeda dengan agama.
2 ) Peran atau Fungsi Pranata Agama
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat penganut agama. Berbagai jenis agama dan kepercayaan tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu pranata, yaitu norma yang mengatur hubungan antarmanusia, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan Tuhannya sehingga ketenteraman dan kedamaian batin dapat dikembangkan.
c)       Pranata Ekonomi
1 ) Pengertian Ekonomi
Secara umum, ekonomi diartikan sebagai cabang ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Dalam hal ini, ekonomi diartikan sebagai tata tindakan dalam memanfaatkan uang, tenaga, waktu, atau barang-barang berharga lainnya.
2 ) Peran atau Fungsi Pranata Ekonomi
Pranata ekonomi merupakan bagian dari pranata sosial yang mengatur kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa yang dibutuhkan manusia.
d)     Pranata Pendidikan
1 ) Pengertian Pendidikan
Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Di Indonesia, pendidikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal). Pada perkembangannya, ada beberapa ahli sosiologi yang menambahkan satu golongan pendidikan lagi, yaitu pendidikan yang diperoleh melalui pengalaman atau kehidupan sehari-hari (pendidikan informal).
2) Peran atau Fungsi Pranata Pendidikan
Pranata pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan manusia agar mampu mencari nafkah hidup saat ia dewasa kelak. Persiapan-persiapan yang dimaksud, meliputi kegiatan dalam:
a) meningkatkan potensi, kreativitas, dan kemampuan diri;
b) membentuk kepribadian dan pola pikir yang logis dan sistematis; serta
c) mengembangkan sikap cinta tanah air.
            Dengan pranata pendidikan, diharapkan hasil sosialisasi akan membentuk sikap      mental yang cocok dengan kehidupan di masa sekarang dan yang akan datang.
e)      Pranata Politik
1 ) Pengertian Politik
Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, meliputi segala urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Di dalam hal ini, yang dimaksud politik adalah semua usaha dan aktivitas manusia dalam rangka memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.
Pranata politik adalah serangkaian peraturan, baik tertulis ataupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur semua aktivitas politik dalam masyarakat atau negara. Di Indonesia, pranata politik tersusun secara hierarki, berikut ini.
a) Pancasila
b) Undang-Undang Dasar 1945
c) Ketetapan MPR
d) Undang-Undang
e) Peraturan Pemerintah
f) Keputusan Presiden
g) Keputusan Menteri
h) Peraturan Daerah

Pranata-pranata tersebut diciptakan masyarakat Indonesia sesuai dengan jenjang kewenangannya masing-masing, dan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

2 ) Fungsi atau Peran Pranata Politik
   Seperti halnya pranata sosial lainnya, pranata politik juga mempunyai peran atau     fungsi. Beberapa peran atau fungsi pranata politik, antara lain, meliputi hal-hal berikut           ini.
a) Pelindung dan penyaluran aspirasi/hak asasi manusia; sesuai dengan UUD’45, bahwa       masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka rakyat berhak berpolitik sejauh    tetap mematuhi kaidah-kaidah politik yang telah ditetapkan.
b) Memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat; dalam hal ini rakyat secara                  langsung mulai dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan. Rakyat ditempatkan     sebagai subjek dan bukannya objek kebijakan. Dengan cara ini, akan dapat tercapai           keberhasilan pembangunan dan meningkatkan stabilitas sosial.
c) Meningkatkan kesadaran berpolitik di kalangan masyarakat; hal ini terlihat dari     meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, kesadaran dalam mengawasi            jalannya pemerintahan, dan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas            pemerintah.
 






Tidak ada komentar:

Posting Komentar